KOTA BANJARMASIN - Kalimantan Selatan kembali menjadi pusat perhatian setelah bentrokan fisik terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian dalam sebuah aksi demonstrasi. Aksi yang awalnya damai itu berubah menjadi ricuh setelah mahasiswa merasa aspirasi mereka diabaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Para mahasiswa turun ke jalan dengan harapan bahwa wakil rakyat akan segera merespon, terutama dalam konteks isu kontroversial terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada 2024. Namun, kekecewaan muncul ketika tidak ada tanggapan dari DPRD, yang seharusnya berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Hal ini memicu kemarahan massa dan mengakibatkan situasi yang semakin memanas.

Bentrokan tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan komunikasi antara mahasiswa yang berusaha menyampaikan suara rakyat dan DPRD sebagai representasi resmi yang seharusnya mendengarkan dan melayani masyarakat. Dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang Pilkada, ketidakresponsifan DPRD diduga menjadi faktor pemicu utama dari kekerasan yang terjadi.

Pada aksi Jumat (23/8/2024) kemarin, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mencoba menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPRD Kalsel. Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas, sempat menemui massa dan menawarkan agar tuntutan mereka disampaikan melalui dirinya untuk diteruskan ke pimpinan DPRD.

Namun, tawaran ini ditolak oleh para mahasiswa yang bersikeras ingin masuk ke gedung DPRD dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Penolakan ini berujung pada dorongan fisik terhadap Suripno Sumas, yang akhirnya harus diamankan oleh petugas keamanan karena situasi yang semakin tak terkendali.

Selain itu, massa juga mencoba menerobos barikade kepolisian dan melempari petugas dengan benda-benda seperti ranting pohon dan batu, menyebabkan beberapa anggota kepolisian terluka dan memerlukan perawatan medis.

Meskipun ketegangan sempat mereda setelah bentrokan pertama, massa tetap bertahan di lokasi, memadati Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Petugas kepolisian terus melakukan upaya pengamanan dengan pendekatan persuasif dan berkomunikasi dengan perwakilan mahasiswa.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Cuncun Kurniadi, mencoba meredakan ketegangan dengan meminta mahasiswa untuk tidak memaksa masuk ke gedung DPRD Kalsel. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan, dan massa kembali melakukan tindakan provokatif yang memaksa aparat untuk mengambil langkah pengamanan lebih lanjut.

Beberapa demonstran yang diduga sebagai provokator akhirnya diamankan, meskipun kemudian mereka diperbolehkan kembali pulang. Polisi juga memastikan akan bertanggung jawab atas penanganan mahasiswa yang mengalami luka selama aksi tersebut berlangsung.

"Kami pastikan bertanggung jawab dan menanggung pengobatan mahasiswa yang luka ataupun pingsan," ujar Kapolresta Banjarmasin usai massa aksi dibubarkan.